Tantangan Global Dunia Industri

Globalisasi bisa dipersepsikan macam-macam tergantung dari sisi dan kepentingan apa orang mampu memahaminya. Globalisasi bisa dianggap sebagai bentuk ancaman terutama bagi mereka yang tidak siap menghadapi arus perubahan. Globalisasi seringkali digambarkan sebagai bentuk ”kapitalisme baru” dari negara-negara industri untuk melanjutkan hegemoni dan menjadikan bekas negara-negara koloni mereka menjadi pasar terbuka. Namun globalisasi juga bisa dipersepsikan sebagai peluang besar bagi mereka yang mampu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan menggunakan kesempatan ini untuk mengejar ketertinggalannya. Bagi industri arti globalisasi tidak sekedar merubah skala pasar maupun arus distribusi barang. Lebih jauh dari itu, globalisasi akan memberikan perubahan paradima yang harus diikuti dan memerlukan antisipasi yang tepat kalau industri nasional tidak ingin gulung tikar.

Globalisasi telah membawa semua persoalan menjadi semakin kompleks, persaingan semakin keras, dan memerlukan perubahan-perubahan baik dalam struktur organisasi, manajemen maupun sumber daya pendukung operasional di lini produksi. Industri yang dahulunya dioperasikan dengan konsep pemanfaatan sumber daya (material, enersi, modal, dan manusia) yang serba terbatas --- untuk itu sistem produksi harus benar-benar dioperasikan secara efektif dan efisien --- dalam era global ini haruslah kemudian dikembangkan dengan penguasaan infomasi (knowledge based industry) dan jaringan kerja (networking) yang lebih sinergetik. Sistem produksi yang dahulunya dikembangkan melalui konsep produksi masal (mass-production) dengan bertumpu pada pembuatan produk-produk standard, cenderung kemudian harus ditata kembali secara fleksibel dan responsif ke upaya pemenuhan kepuasan kustomer yang sangat beragam (mass-customization) dengan pasar yang lebih luas (mass-marketing).

Begitu juga organisasi industri yang awalnya dirancang mengikuti pola struktur hirarki-birokrasi yang menempatkan manusia sebagai pekerja (karyawan) pabrik, selanjutnya beranjak dan bergeser maju dalam pola struktur jaringan kerja (network). Disini aktivitas kerja manusia --- dan begitu pula struktur organisasi kerjanya --- akan beraliansi dalam sebuah mata rantai kerja sama dengan semangat kebersamaan (collaboration & partnership). Sebuah perubahan paradigma dalam sistem produksi yang sepatutnya diantisipasi dan disiasati manakala industri nasional ingin tetap eksis. Tantangan global yang membawa dampak persaingan ”hidup-mati” memaksa industri nasional harus melakukan revitalisasi guna menyesuaikan dengan perubahan paradigma di lantai produksinya; dan terus menerus berupaya meningkatkan kemampuan daya saing-nya.

Dalam hal peningkatan daya saing, industri tidak saja harus mampu meningkatkan produktivitas totalnya akan tetapi juga harus mampu meningkatkan kualitas, menekan biaya dan memenuhi keinginan kustomer secara tepat waktu. Disisi lain industri juga harus lebih memperhatikan kesejahteraan dan produktivitas melalui peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks yang lebih spesifik, industri juga harus lebih memperhatikan hal-hal yang terkait dengan faktor keselamatan dan kesehatan kerja (K-3) melalui penerapan prinsip dan aturan tentang K-3, serta isu-isu sensitif seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup dan hubungan industrial lainnya. Hal ini menjadi persyaratan mutlak dan wajib dipenuhi jika tidak ingin kehilangan pasar di luar negeri, khususnya bagi industri (manufaktur) yang berorientasi ekspor. Kondisi seperti ini mencerminkan bahwa masyarakat global menghendaki supaya industri nasional semakin peduli dengan eksistensi tenaga kerja baik di dalam maupun di luar tempat mereka bekerja.

Perubahan paradigma yang terjadi baik di lini produksi/operasional (mikro) maupun lini strategis-makro (manajemen puncak) haruslah bisa diantisipasi dan kemudian diadopsi secara layak. Menghadapi situasi dan kondisi semacam ini diperlukan seorang manajer industri yang menguasai benar metode/keilmuan teknik dan manajemen industri yang tidak saja dipakai untuk memecahkan persoalan-persoalan yang bersifat teknis-operasional (engineering design & process), akan tetapi juga yang bersifat non-teknis (sosial-ekonomis) serta kiat-kiat untuk mengendalikan persoalan manusia (human skill). Disisi lain juga diperlukan seorang manajer industri yang mampu bertindak sebagai pemecah persoalan, pengendali perubahan dan peredam konflik yang senantiasa dapat memformulasikan dan melahirkan konsep-konsep baru untuk menghadapi segala kompleksitas dan ketidak-pastian yang tengah terjadi.

Globalisasi jelas membawa banyak tantangan, ancaman maupun peluang yang harus dihadapi oleh dunia industri dan secara serta-merta akan langsung menjadi tanggung-jawab profesi teknik dan manajemen industri. Tantangan global tidak bisa tidak menghadapkan dunia pendidikan tinggi teknologi industri agar mampu mengikuti dan menangkap arah perkembangan sains-teknologi yang melaju cepat seiring dengan tuntutan masyarakat (termasuk industri) pemakai jasa pendidikan tinggi. Disini pendidikan tinggi haruslah mampu mempersiapkan sumber-daya manusia yang berkualitas, dan memenuhi tuntutan persyaratan maupun standar kompetensi kerja yang berdaya-laku internasional. Berdasarkan kondisi ini, seorang profesional teknik dan manajemen industri tidak saja diharapkan memiliki kemampuan akademis dan kompetensi yang baik, tetapi juga memiliki wawasan dan kepekaan terhadap segala permasalahan yang ada di industri maupun masyarakat.

The Ten Indian Commandments

(1) Remain close to the great spirit

(2) Show great respects for your fellow beings

(3) Give assistance and kindness wherever needed

(4) Be truthful and honest at all times

(5) Do what you know to be right

(6) Look after the wellbeing of mind and body

(7) Treat the earth and all that dwell there on with respect

(8) Take full responsibility for your actions

(9) Dedicate a share of your efforts to the greater good

(10)Work together for the benefit of all mankind

Politik, Profesi dan Kode Etik: Apakah Politisi Merupakan Profesi yang Memerlukan Kode Etik?

Tuhan menciptakan neraka saja orang tidak takut untuk melanggarnya, apalagi sekedar Kode Etik buatan manusia yang hanya memberikan sangsi moral dan sosial yang nampak tidak efektif bagi sebagian besar manusia yang sudah tidak lagi memiliki budaya malu.

Profesi adalah “sebuah pekerjaan yang yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi dan dengan melibatkan komitmen pribadi (moral) yang mendalam”. Seorang profesional tidak akan menjalankan pekerjaannya secara asal-asalan, pengisi waktu senggang, atau sekadar untuk menyalurkan “hobby” belaka. Demikian juga aktivitas yang dikerjakan atas dasar hobby sulit dituntut suatu pertanggung-jawaban moral manakala tidak menunjukkan hasil yang memuaskan dan relatif tidak memberikan dampak yang terlalu serius bagi kehidupannya atau kehidupan pihak lain. Profesi memang sebuah pekerjaan yang bisa digunakan untuk memperoleh nafkah bagi kehidupan, akan tetapi kelahiran sebuah profesi awal mulanya lebih didorong oleh semangat pengabdian untuk melayani masyarakat. Tidak sekedar untuk memperoleh upah, sebuah profesi mempunyai tuntutan yang tinggi, bukan saja dari luar (pihak pemberi pekerjaan) melainkan juga dari dalam diri manusia yang memiliki profesi tersebut. Tuntutan itu tidak saja bersangkut-paut dengan keahlian dan keterampilan, melainkan juga komitmen moral, tanggung jawab (profesional), keseriusan, disiplin, idealisme, kehormatan, dan integritas pribadi.

Ada beberapa ciri utama dari sebuah profesi --- yang sekaligus diharapkan bisa dimiliki oleh seorang profesional --- yang dapat ditunjukkan sebagai berikut (Keraf, 1998; Wignjosoebroto, 1999) (a) Pertama, ciri diperlukannya keahlian dan keterampilan khusus. Profesi selalu menuntut adanya keahlian dan keterampilan tertentu yang dimiliki (dikuasai) oleh seorang profesional agar bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik. Keahlian dan keterampilan tersebut biasanya akan diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang berdimensi waktu panjang dan seleksi ketat. Berdasarkan latar belakang pendidikan, pelatihan dan pengalaman tersebut akan memungkinkan seorang profesional untuk bisa menyelesaikan tugasnya dengan tingkat keberhasilan yang exellent, waktu yang cepat dan mutu pekerjaan yang tinggi; (b) Kedua, ciri diperlukannya komitmen moral tinggi. Komitmen moral ini biasanya dituangkan dalam bentuk aturan-aturan (kaidah norma) yang selanjutnya akan dijadikan rujukan dan pegangan bagi setiap orang didalam menjalankan aktivitas profesinya. Suatu pekerjaan akan diklasifikasikan sebagai profesi, manakala dalam penyelesaiannya melibatkan komitmen moral yang tinggi dari pelaksana pekerjaan tersebut. Oleh karena itu semua pekerjaan ataupun aktivitas yang bertentangan dengan etika moral tidak bisa disebut sebagai sebuah profesi dan tidak sepantasnya para pelaku pekerjaan tersebut menyebut dirinya sebagai profesional; (c) Ketiga, ciri diperlukannya identitas dan image kebanggaan terhadap profesi. Seorang profesional akan menggantungkan nasib dan kehidupannya --- termasuk kehidupan keluarganya --- demi dan dari profesi yang dimiliki. Profesi secara langsung juga akan memberikan identitas dan image bagi seseorang; dan hal tersebut menyadarkan seseorang untuk bangga dengan dirinya berkat dan melalui profesi yang telah memberi peran dan status sosial tertentu di masyarakat; (d) Keempat, ciri diperlukannya idealisme serta semangat pengabdian dan pelayanan untuk kepentingan masyarakat (orang banyak). Seorang profesional akan menempatkan kepentingan orang lain diatas kepentingannya sendiri. Dalam hal ini pengertian pengabdian dan pelayanan tidaklah harus diberikan dengan cuma-cuma, melainkan harus lebih didasarkan pada landasan nilai-nilai kehormatan (honor) dan keluhuran profesi itu sendiri; (e) Kelima, ciri diperlukannya izin (sertifikat praktek) untuk menerapkan profesinya. Seorang profesional --- khususnya yang menjalankan “profesi luhur” seperti dokter, guru, perawat kesehatan dan sebagainya --- yang dalam mempraktekkan keahlian dan keterampilannya akan menyangkut kepentingan orang banyak dan terkait dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan berupa keselamatan, kesehatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya; maka biasanya akan memerlukan semacam izin khusus (sertifikat) pada saat akan mempraktekkan keahlian dan kemahiran profesinya. Hal ini untuk memberikan perlindungan (baik dari segi hukum maupun komitmen etika-moral) bagi masyarakat terhadap praktek-praktek yang menyimpang dan penerapan profesi yang tidak becus; (f) Keenam, ciri diperlukannya organisasi (asosiasi) profesi dan kode etik profesi. Untuk menjaga dan melindungi keluhuran profesi, para profesional akan menghimpun diri dalam sebuah organisasi atau asosiasi (kumpulan masyarakat) profesi. Tugas pokok dari organisasi profesi ini adalah menjaga agar standard keahlian dan keterampilan tidak dilanggar, kode etik profesi dipatuhi, kepentingan masyarakat pengguna jasa profesi dilindungi dan sebagainya. Untuk maksud ini organisasi profesi akan membentuk semacam lembaga (dewan) kehormatan profesi yang beranggotakan orang-orang yang keahlian, keterampilan dan komitmen moral profesi maupun integritas pribadinya tidak diragukan lagi untuk menjaga keluhuran serta kehormatan profesi.

Bertitik-tolak dari enam ciri-ciri profesi tersebut diatas, dan kalau kemudian ada pertanyaan “apakah aktivitas politik bisa juga diklasifikasikan sebagai sebuah aktivitas dari sebuah profesi tertentu?”; demikian juga “apakah kegiatan politik itu bisa pula dianggap sebagai kegiatan profesi yang harus dilakukan secara profesional?”; maka terhadap kedua pertanyaan ini tersebut jawabannya bisa mudah-sederhana, tetapi juga bisa sulit untuk dijawab secara memuaskan. Terlebih-lebih bila dikaitkan dengan berbagai macam persoalan, praktek nyata, maupun penyimpangan yang banyak kita jumpai didalam aplikasi pengamalan profesi (politik praktis) di lapangan yang ternyata sangat jauh dari idealisme pengabdian maupun tegak-nya kehormatan diri (profesi). Seorang profesional haruslah memiliki integritas pribadi dan komitmen moral yang tinggi. Etika moral dalam hal ini akan menjadi dasar dari etika profesi. Prinsip ini akan mengharuskan seorang profesional didalam menjalankan tugas dan layanan profesi untuk senantiasa menjaga nama baik, martabat, citra, keluhuran dan kehormatan profesinya. Adanya prinsip integritas dan komitmen moral ini mengharuskan seorang profesional memiliki “budaya malu” dan tidak segan-segan untuk mundur manakala yang bersangkutan melakukan dianggap melakukan praktek-praktek yang menyimpang dari etika, norma, maupun nilai-nilai keluhuran dan kehormatan profesi.

Selanjutnya, apakah pelaku-pelaku dalam aktivitas politik (politikus) bisa diklasifikasikan juga sebagai mengemban tugas profesi? Apakah pilihan menjadi politisi (anggota legislatif) itu juga merupakan panggilan profesi? Kenyataannya sangat tidak mudah untuk mensejajarkan para politisi ini setara dengan profesi-profesi lain yang telah dikenali selama ini, seperti halnya dengan profesi dokter, guru, pengacara, dan sebagainya. Panggung politik yang semakin kompleks, keras dengan tingkat persaingan yang semakin ketat memang menuntut para pelaku politik untuk lebih profesional (perilaku) dan mengedepankan nilai-nilai profesionalisme (paham, idealisme) yang lebih dikedepankan. Dalam hal ini sikap profesional menjadi sebuah tuntutan yang harus dipenuhi, dan profesionalime lalu seakan menjadi keharusan. Permasalahannya kapan, dalam posisi apa dan dalam konteks yang bagaimana para pelaku politik ini bisa bersikap dan bertindak selayaknya seorang profesional ? Tantangan yang dihadapi seorang politikus lazimnya akan berorientasi pada perebutan kekuasaan dan/atau kursi jabatan. Hal ini sering mendorong para politisi untuk melakukan hal-hal yang justru jauh dari sikap profesional, norma maupun etika moral umum ? Prinsip menghalalkan segala cara seolah-olah sudah menjadi kelaziman dalam setiap kali terjadi pergolakan politik. Dunia politik seringkali digambarkan sebagai sebuah kehidupan yang “kotor” yang jauh sekali dengan nilai-nilai keluhuran dan kehormatan sebuah profesi. Orientasi untuk mendapatkan kekuasaan dan kursi jabatan, juga dijadikan sebagai obsesi yang dalam prakteknya akan banyak bertentangan dengan etos “pengabdian” maupun “pelayanan “ yang sepantasnya lebih dikedepankan oleh para profesional.

Berdasarkan pengertian bahwa tugas profesi lebih menekankan pada keahlian dan ketrampilan tinggi, sistem rekruitmen (seleksi ketat), serta komitmen moral yang mendalam; maka jelas aktivitas “kotor” yang sering dipraktekkan oleh para politisi, bukanlah pekerjaan yang sepantasnya dilakukan oleh seorang profesional. Kalau hal tersebut memang sudah menjadi perilaku dan budaya yang umum dipraktekkan, maka jelas politisi semacam itu tidak pantas mensejajarkan dirinya dengan para pelaku profesi (luhur) lainnya seperti dokter, guru, dan sebagainya (meskipun tidak menutup kemungkinan ada satu-dua orang diantaranya ada juga yang menyimpang).

Kesimpulannya politisi tidaklah bisa diklasifikasikan sebagai sebuah profesi (luhur), apabila ciri-ciri profesi (ada enam ciri seperti yang telah dijelaskan) tidak bisa terpenuhi. Namun demikian, tidak dapat disangkal bahwa ada pula sebagian pelaku politik yang tidak mau melakukan praktek- praktek “kotor”, tidak menghalalkan segala cara, tidak semata berorientasi pada mencari keuntungan materiil yang sebesar-besarnya untuk kepentingan diri atau kelompoknya, serta mau menghayati aktivitas politiknya sebagai sebuah profesi luhur yang memiliki etika dan ciri yang mengedepankan integritas moral yang tinggi. Kegiatan politik tidaklah berbeda dengan kegiatan profesi yang lain yang memerlukan bekal keahlian, keterampilan, serta komitmen moral bagi pelaku-pelakunya. Praktek-praktek “kotor” memang bisa saja memberi hasil dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang cara pengabdian seperti ini jelas tidak akan berkelanjutan. Dengan pertimbangan-pertimbangan semacam ini, maka bukannya tidak mungkin bahwa aktivitas politik-pun dapat menjadi sebuah profesi dalam pengertian yang sebenarnya. Cukup banyak pelaku politik yang tercatat berhasil sukses karena bekerja secara profesional tanpa harus ikut-ikutan bermain “kotor” .

Dari perbincangan mengenai profesi, sikap profesional dan paham profesionalisme seperti yang telah diuraikan, tampak jelas bahwa semua perbincangan tersebut tidak akan pernah lepas dari persoalan etika. Apakah etika, dan apakah etika profesi itu ? Dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk aturan (code) tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada; dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (common sense) dinilai menyimpang dari kode etik Dengan demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self control”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri. Tanpa etika profesi, apa yang semula dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa (okupasi) yang sedikitpun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak-adanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para elite profesional ini.

Didalam upayanya untuk mengatur perilaku kaum (elite) profesional agar selalu ingat, sadar dan mau mengindahkan etika profesi-nya; maka setiap organisasi profesi pasti telah merumuskan aturan main yang tersusun secara sistematik dalam sebuah kode etik profesi yang sesuai dengan ruang lingkup penerapan profesinya masing-masing. Kode etik profesi ini akan dipakai sebagai rujukan (referensi) normatif dari pelaksanaan pemberian jasa profesi kepada mereka yang memerlukannya. Seberapa jauh norma-norma etika profesi tersebut telah dipatuhi dan seberapa besar penyimpangan penerapan keahlian sudah tidak bisa ditenggang-rasa lagi, semuanya akan merujuk pada kode etik profesi yang telah diikrarkan oleh mereka yang secara sadar mau berhimpun kedalam masyarakat (society) sesama profesi itu. Kaum (elite) profesional memiliki semacam otonomi didalam mengatur dan mengendalikan dirinya sendiri. Menurut Harrris [1995] ruang gerak seorang profesional ini akan diatur melalui etika profesi yang distandarkan dalam bentuk kode etik profesi. Pelanggaran terhadap kode etik profesi bisa dalam berbagai bentuk, meskipun dalam praktek yang umum dijumpai akan mencakup dua kasus utama, yaitu (a) pelanggaran terhadap perbuatan yang tidak mencerminkan respek terhadap nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi oleh profesi itu. Memperdagangkan jasa atau membeda-bedakan pelayanan jasa atas dasar keinginan untuk mendapatkan keuntungan uang yang berkelebihan ataupun kekuasaan merupakan perbuatan yang sering dianggap melanggar kode etik profesi; dan (b) pelanggaran terhadap perbuatan pelayanan jasa profesi yang kurang mencerminkan kualitas keahlian yang sulit atau kurang dapat dipertanggung-jawabkan menurut standar maupun kriteria profesional. Tak pelak lagi, kode etik profesi akan bisa dijadikan sebagai acuan dasar dan sekaligus alat kontrol internal bagi anggota profesi; disamping juga sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat dari perbuatan- perbuatan yang tidak profesional.

Permasalahannya apakah kaum politisi ini menyadari kalau panggung politik
adalah ranah pengabdian yang disamping harus mengindahkan segala macam aturan, tetapi juga etika. Adanya Dewan Kehormatan di lembaga DPR/DPRD yang dibentuk bukan hanya mengatur tetapi juga sekaligus mengawasi perilaku anggota yang menyimpang dari norma etika maupun moral yang ada. Apa-apa yang telah marak terjadi belakangan ini (khususnya yang terkait dengan praktek-praktek politik uang) sudah sampai pada taraf yang sangat memuakkan dan tidak cukup dikontrol dengan keberadaan Dewan Kehormatan.

Referensi :

Harris, J.R. and Charles, E. et.al. Engineering Ethics: Concepts and Cases. Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1995.

Keraf, Sonny. Etika Bisnis : Tuntutan dan Relevansinya. Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1998.

Wignjosoebroto, Sritomo. Etika Profesional : Pengamalan & Permasalahan. Paper disampaikan dalam acara Diskusi “Perspektif Pembangunan Daya saing Global Tenaga Kerja Profesional”, Badan Kejuruan Mesin – Persatuan Insinyur Indonesia, tgl 1 Desember 1999 di Jakarta.

msritomo & sosial-politik: Globalisasi, Nasionalisme & Profesionalisme

msritomo & sosial-politik: Globalisasi, Nasionalisme & Profesionalisme: "Apa yang anda rasakan saat Timnas Garuda berhasil membabat habis lawan-lawannya di babak awal dan semifinal Piala 'Suzuki' AFF di penghujun..."

Globalisasi, Nasionalisme & Profesionalisme

Apa yang anda rasakan saat Timnas Garuda berhasil membabat habis lawan-lawannya di babak awal dan semifinal Piala "Suzuki" AFF di penghujung akhir tahun 2010 yang lalu? Bagaimana berbunga-bunga hati kita setelah Timnas Garuda berhasil menyingkirkan lawan kuat Malaysia (5-1), Laos (6-0) dan Thailand (2-1); dan selanjutnya menghajar Philipina di babak semifinal dua kali berturut-turut dengan skor 1-0? Berangkat dari kemenangan demi kemenangan yang selama ini jarang sekali dirasakan oleh Timnas Indonesia; bukan saja membanggakan, tetapi sekaligus membangkitkan sebuah harapan besar bagi sebuah bangsa yang selama ini seringkali dicibir, dianggap sepele dan dilecehkan oleh negara tetangga dekatnya untuk merasakan nikmatnya arti kemenangan.

Orang tidak mau peduli siapa dan berke-"bangsa/warganegara"-an apa arsitek dibalik kemenangan yang dicapai itu. Apakah sang pelatih asing Alfred Riedl yang berasal Austria; ataukah striker pencetak gol kemenangan seperti Christian Gonzales yang "mantan" warga Uruguay dan juga Irfan Bachdim yang ex WNA. Asal-usul tidak lagi penting, karena yang lebih penting mereka telah menunjukkan kerja keras ... berdarah-darah ... demi sang Merah-Putih. Proses naturalisasi telah menjadikan seorang Gonzales maupun Bachdim terseret mengikuti arus globalisasi. Begitu juga profesionalisme telah membawa mereka harus menggeser dan merubah paradigma nasionalisme yang sebelumnya mereka ikuti dan pahami menjadi sebuah nasionalisme "baru"; yaitu nasionalisme global yang mengacu profesionalisme.

Kalah begitu apakah yang dimaksudkan dengan nasionalisme itu? Begitu juga apa kaitannya dengan profesionalisme? Apakah yang telah dilakukan oleh pelatih Alfred Riedel, Christian Gonzales atau Irfan Bachdim lebih merupakan bentuk ekspresi dari nasionalisme ataukah profesionalisme. Mari kita diskusikan lebih lanjut dengan menyamakan persepsi kita terlebih dahulu mengenai nasionalisme dan/atau profesionalisme.

Nasionalisme tidak lain adalah sebuah paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara- kebangsaan. Sebuah paham yang menyatakan bahwa rasa kebangsaan --- entah atas dasar persamaan nasib, entah atas dasar persamaan wilayah --- dilihat sebagai perasaan utama dan cenderung dipakai untuk prinsip hidup secara personal ataupun secara publik. Nasionalisme sangat berkaitan erat dengan patriotisme (patria = tanah air) yang merupakan prinsip moral dan politik yang mengandung kecintaan pada tanah air, kebanggaan emosional terhadap sejarah dan ketersediaan diri untuk membela kepentingan-kepentingan bangsa. Nasionalisme juga merupakan paham yang meyakini kebenaran pikiran bahwa setiap bangsa itu --- demi kejayaannya --- seharusnya bersatu bulat dalam satu kehidupan negara. Dari nasionalisme inilah lahirnya ide dan usaha perjuangan untuk merealisasikan apa yang kemudian disebut sebagai “negara bangsa”.

Selanjutnya yang dimaksudkan dengan profesionalisme adalah sebuah paham yang mencitakan dilakukannya kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat, berbekalkan keahlian tinggi dan berdasarkan rasa keterpanggilan --- serta ikrar (fateri/profiteri) untuk menerima panggilan tersebut --- untuk dan dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan ditengah gelapnya kehidupan. Sedangkan profesional (sikap) adalah seseorang yang melakukan sebuah pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan tersebut. Seorang profesional akan melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh untuk melampiaskan dan merefleksikan semangat/idealisme demi kebanggaannya akan profesi yang dimilikinya.

Berdasarkan pengertian dan pemahaman diatas, tak pelak lagi Alfred Riedel adalah seorang (pelatih) profesional. Tanpa harus merubah kewarganegaraan maupun menggeser nasionalisme terhadap negara (Austria)asalnya, Riedel telah menunjukkan prestasi yang luar biasa untuk Timnas Garuda yang dilatihnya. Riedel pula yang telah mengajarkan kepada kita semua --- pengurus PSSI, elite politik, pejabat pemerintah sekelas menteri, sampai ke suporter pendukung sekelas bonek --- bagaimana seharusnya bersikap profesional; membangkitkan dan merekonstruksi kembali rasa kebanggaan nasional yang semakin memudar. Apa yang telah dilakukan oleh Riedel, dalam konteks yang hampir sama juga ditunjukan oleh seorang Ang Jung-khwan --- striker Tim Nasional Korea Selatan --- pada semifinal Piala Dunia tahun 2002. Meskipun dalam kesehariannya Ang Jung-khwan bermain dalam club sepakbola Perugia; tetapi sikap profesional yang dimiliki tidaklah menghalangi nasionalisme didalam membela negaranya --- Timnas Korea Selatan --- untuk menyingkirkan Timnas Italia di babak semifinal Piala Dunia 2002.

Tidak ada seorangpun yang meragukan profesionalisme seorang Christian Gonzales maupun Irfan Bachdim; dan sayapun yakin seyakin-yakinnya kalau keduanya juga bersungguh-sungguh didalam membela Timnas Garuda dalam turnamen Piala AFF kemarin. Gonzales dan Bachdim tampak selalu konsisten dan bersemangat mengenakan kostum nasional dengan lambang garuda, serta menyanyikan Indonesia Raya dengan fasihnya di setiap awal pertandingan mau dimulai. Tidak kalah dengan semangat juang pantang menyerah yang telah ditunjukkan oleh pemain nasional --- non-naturalisasi --- seperti Firman Utina, Bustomi, Markus Horizon, Bambang Pamungkas, dll. Begitu pula kemauan mereka secara sadar untuk mengganti paspor kewarganegaraan serta merubah orientasi nasionalisme sungguh sangat patut diapresiasi dan dihargai.

Mendengar keputusan PSSI yang akan mencoret Irfan Bachdim dari Timnas Indonesia, gara-gara Firman yang masih terikat kontrak dengan Persema dimana tahun 2011 ini akan bermain di Liga Primer Indonesia (LPI), bukannya Liga Super Indonesia (LSI); maka pertanyaan yang terus mengganjal di benak kita adalah siapa sebenarnya yang kurang memahami arti profesional, profesionalisme dan/atau nasionalisme ini? Wallahualam.

Manusia, Sains & Teknologi

Ada berbagai definisi dan pengertian yang diberikan untuk istilah “sains” (science). Ada yang menyebutkannya sebagai “pengetahuan yang sistematis”, dan ada pula yang mendefinisikan sebagai “suatu aktivitas studi yang mencoba memahami segala bentuk kejadian, gejala dan phenomena alam”. Perkataan sains sendiri berasal dari “scire” (Greek) yang berarti tidak lain dari mengetahui dan belajar memahami. Antara sains dan teknologi secara mendasar akan memiliki hubungan dan pengertian yang erat. Teknologi seringkali dijelaskan sebagai sains terapan (applied science), yaitu sebuah ikhtiar praktis untuk mengubah alam (to create the world that never has been) demi dan semata untuk kemaslahatan manusia daripada upaya untuk mengerti atau memahaminya (to study the world as it is). Terkait dengan upaya melakukan perubahan kondisi alam tersebut, maka diperlukan teknik, cara (metode) serta alat (ingenium/ingenious) yang dirancang-bangun secara khusus.

Dari beberapa definisi mengenai teknologi, dapat disimpulkan bahwa teknologi adalah aneka kumpulan pengetahuan dan peralatan yang dipergunakan atau dibuat oleh manusia untuk secara progresif menguasai alam lingkungannya. Karena itu teknologi bisa dianggap sebagai suatu hasil usaha yang dikembangkan oleh manusia untuk merancang serta membuat mesin atau fasilitas produksi; merencanakan proses maupun teknik untuk mengoperasikan peralatan kerja; serta untuk mengorganisasikan aktivitas kerja untuk memenuhi kebutuhan manusia. Teknologi pada dasarnya akan sangat tergantung pada kreativitas manusia, yang mana tidak akan kita jumpai muncul dari mahluk yang lain. Teknologi adalah suatu produk yang dihasilkan dari usaha/kerja manusia atau lebih tepatnya sebagai produk budi-daya manusia (man-made object). Karena banyak berkaitan dengan kehidupan manusia, maka tidak bisa tidak teknologi akan dipertimbangkan sebagai faktor dominan yang berpengaruh secara signifikan dalam proses perubahan socsal (technology change society).

Beberapa karakteristik teknologi yang nampak menonjol antara lain dapat dinyatakan sebagai berikut (a) merupakan kebudayaan (budi-daya) manusia yang bisa muncul setiap saat dan di setiap tempat tidak perduli tingkat perkembangannya, (b) selalu berlandaskan pengetahuan dan mengaplikasikannya didalam upaya pemecahan masalah (problem solving), (c) merupakan proses yang berlangsung secara akumulatif dan sulit untuk dibagi-bagi dalam periode-periode pengembangannya secara tegas dan terpisah, (d) merupakan dasar/landasan usaha manusia untuk tetap survive dan mencapai masa depan yang lebih baik, dan (e) selalu berusaha mencapai hubungan yang harmonis antara kehidupan manusia dan alam lingkungan sekitarnya. Pertumbuhan dan perkembangan teknologi pada dasarnya sudah berlangsung berabad-abad yang lampau, seiring dengan sejarah kehidupan manusia sendiri. Revolusi industri yang berlangsung di daratan Eropa sekitar pertengahan abad 18 yang lalu sementara ini dianggap sebagai tiang tonggak (miles stone) bagi pertumbuhan dan perkembangan teknologi modern. Revolusi industri selain membawa dampak pada penemuan-penemuan teknologi (hardware maupun software) yang semakin lama semakin canggih tingkatannya, ternyata juga banyak membawa perubahan dalam cara manusia menata dan mengelola kehidupannya. Struktur kehidupan masyarakat yang berpola tradisional-agraris --- yang sangat kuat tergantung pada kondisi alam lingkungannya --- selanjutnya bergeser dan berubah menjadi struktur masyarakat modern-industrial yang serba rasional, formal, serta menempatkan semua proses kegiatan dalam ukuran tercapainya tingkat efektivitas, efisiensi maupun produktivitas yang setinggi-tingginya.

Pertumbuhan dan perkembangan teknologi semakin lama tampaknya akan semakin cepat, kompleks dan semakin sulit untuk diikuti. Kecepatan pertumbuhan dan arah perkembangan teknologi juga semakin sulit untuk bisa diikuti lagi karena pengaruh mekanisme penemuan yang semakin sistematis dan efisien. Kalau saat-saat lalu banyak penemuan teknologi baru yang diperoleh dari “pelanggaran-pelanggaran” tradisi (norma dan adat), hal-hal yang diperoleh secara serba kebetulan dan tidak disengaja, ataupun berbagai eksperimen yang bersifat “trial & error”; maka akhir-akhir ini lebih banyak lagi inovasi teknologi baru yang dihasilkan melalui cara-cara yang lebih sistematis, ilmiah dan mengikuti proses yang serba runtut dan terencana. Besarnya keinginan untuk memecahkan persoalan-persoalan kehidupan manusia di era global dan kebutuhan akan penemuan-penemuan yang mampu memberikan manfaat untuk mencari solusi persoalan tersebut, merupakan kekuatan pendorong menuju ke pengembangan teknologi modern. Hanya saja satu hal yang patut untuk disadari bahwasanya sebuah temuan teknologi acapkali justru tidak hanya memberikan solusi positif terhadap persoalan yang dihadapi, melainkan juga akan memberikan permasalahan baru bagi keseimbangan alam dan kehidupan manusia. Karena banyak berkaitan dengan kehidupan manusia itulah, maka teknologi seringkali dipertimbangkan sebagai faktor penentu yang juga dominan didalam proses perubahan sosial. Persoalan pokoknya seringkali perubahan teknologi yang begitu cepat berlangsung (berupa deret ukur), acapkali diantisipasi secara terpontal-pontal oleh aturan maupun tatanan sosial-masyarakat yang tidak bisa dirubah secara gegabah (berupa deret hitung). Teknologi tidak hanya memiliki sifat “akumulatif”, tetapi seringkali pula bersifat “multiplikatif” khususnya terkait dengan penemuan-penemuan teknologi baru yang lain. Adakalanya dampak yang ditimbulkan oleh sebuah temuan teknologi seringkali memerlukan “obat penawar” berupa penemuan-penemuan teknologi selanjutnya.

Revolusi industri yang berlangsung lebih dari dua abad yang lalu banyak membawa perubahan-perubahan didalam banyak hal. Awal perubahan yang paling menyolok adalah dalam hal diketemukannya rancang bangun (rekayasa/engineering) mesin uap sebagai sumber energi untuk berproduksi, sehingga manusia tidak lagi tergantung pada energi ototi ataupun energi alam; dan yang lebih penting lagi manusia bisa menggunakan sumber energi tersebut dimanapun lokasi kegiatan produksi akan diselenggarakan. Hal lain yang patut dicatat adalah diterapkannya rekayasa tentang tata cara kerja (methods engineering) untuk meningkatkan produktivitas kerja yang lebih efektif-efisien dengan menganalisa kerja sistem manusia-mesin sebagai sebuah sistem produksi yang terintegrasi. Apa-apa yang telah dikerjakan oleh Taylor, Gilbreth, Fayol, Gantt, Shewart, dan sebagainya telah menghasilkan paradigma paradigma baru yang beranjak dari struktur ekonomi agraris bergerak menuju ke struktur ekonomi produksi (industri). Fokus dari apa yang telah diteliti, dikaji dan direkomendasikan oleh para pionir teknik produksi/industri ini --- yang selanjutnya dicatat sebagai awal dari era “scientific management” --- berkisar pada dua tema pokok yaitu (a) telaah mengenai“interfaces” manusia dan mesin dalam sebuah sistem kerja, dan (b) analisa sistem produksi (industri) untuk memperbaiki serta meningkatkan performans kerja yang ada. Apa-apa yang telah dilakukan oleh Taylor dan para pionir keilmuan teknik dan manajemen industri lainnya itu (kebanyakan dari mereka justru berlatar belakang insinyur) juga telah membuka cakrawala baru dalam pengembangan dan penerapan sains-teknologi demi kemaslahatan manusia. Dalam hal ini penerapan sains, teknologi serta ilmu-ilmu keteknikan (engineering) tidak harus selalu terlibat dalam masalah-masalah yang terkait dengan perancangan perangkat keras (hardware) berupa teknologi produk maupun teknologi proses; akan tetapi juga ikut bertanggung-jawab dalam persoalan-persoalan yang berkembang dalam perancangan perangkat teknologi lain-nya (software, organoware dan brainware). Begitu pula, kalau sebelumnya orang masih terpancang pada upaya peningkatan produktivitas melalui “sumber daya pasif” (mesin, alat ataupun fasilitas kerja lainnya), maka selanjutnya orang akan menempatkan manusia sebagai “sumber daya aktif” yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya guna meningkatkan kinerja organisasi (perusahaan).

Penerapan ilmu-ilmu tentang sosial-kemanusiaan (humaniora) dalam perancangan teknologi industri telah menempatkan rancangan sistem kerja yang awalnya serba rasional-mekanistik menjadi tampak lebih manusiawi.. Disini perilaku (psikologi) manusia baik secara individu pada saat berinteraksi dengan mesin (sistim manusia-mesin) dan lingkungan kerja fisik (kondisi ergonomis), maupun pada saat berinteraksi dengan sesama manusia (human relation) dalam sebuah aktivitas kelompok akan memberi pengaruh signifikan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja. Persoalan perancangan tata cara kerja di lini aktivitas produksi nampak terus terarah pada upaya mengimplementasikan konsep “human-centered engineered systems” untuk perancangan teknologi yang akan melibatkan faktor manusia didalamnya. Demikian juga sesuai dengan ruang lingkup industri yang pendefinisiannya terus melebar-luas --- dalam hal ini industri akan dilihat sebagai sebuah sistem yang komprehensif-integral --- maka persoalan industri tidak lagi dibatasi oleh pemahaman tentang perancangan teknologi produk dan/atau teknologi proses (ruang lingkup mikro) saja, tetapi juga mencakup ke persoalan organisasi dan manajemen industri dalam skala sistem yang lebih luas, makro dan kompleks. Problem industri tidak lagi berada didalam dinding-dinding industri yang terbatas, tetapi juga merambah menuju ranah lingkungan luar-nya, sehingga memerlukan solusi-solusi yang berbasiskan pemahaman mengenai konsep sistem, analisis sistem dan pendekatan sistem dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Untuk mengantisipasi problematik industri yang semakin luas dan kompleks tersebut, maka didalam penyusunan kurikulum pendidikan tinggi sains-teknologi (tidak peduli program studi ilmu keteknikan macam apa yang ingin ditawarkan) seharusnya tidak lagi semata hanya memperhatikan arah perkembangan ilmu dan keahlian teknis (engineering); melainkan juga harus dilengkapi dan diserasikan dengan ilmu-ilmu lain yang memberikan wawasan maupun keterampilan (skill) yang berhubungan dengan persoalan manusia, organisasi & manajemen industri, serta persoalan-persoalan praktis yang dihadapi oleh industri dalam aktivitas rutin-nya sehari-hari. Arah perkembangan dan kemajuan di bidang sains-teknologi memang perlu untuk senantiasa diikuti, akan tetapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana persoalan-persoalan industri seperti peningkatan daya saing, perselisihan perburuhan, pencemaran lingkungan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kelangkaan energi, restrukturisasi organisasi, analisa finansial, dan sebagainya ikut dipikirkan serta dicarikan solusi pemecahannya. Persoalan-persoalan semacam ini jelas harus bisa dijawab oleh manajemen dan pengambil keputusan di lingkungan industri (yang banyak diantara mereka memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknologi dan engineering). Untuk menghadapi persoalan-persoalan yang kebanyakan lebih bersifat kualitatif dan non - eksak semacam begini, jelas kurikulum pendidikan tinggi sains - teknologi akan memerlukan “supplemen” berupa materi-materi yang berasal dari luar kepakaran ilmu keteknikan (engineering) seperti hal-nya organisasi/manajemen (industri), ekonomi (makro-mikro), bisnis, analisa finansial, psikologi industri, ergonomi, kepemimpinan (leadership), etika profesi dan wawasan sosial-ekonomi lainnya.